Wednesday, 28 April 2010
ImageJAKARTA(SI) – Terpidana,terdakwa,maupun tahanan kasus korupsi kini mempunyai ”rumah”baru.Kemarin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar meresmikan rumah tahanan (rutan) khusus untuk para pelaku tindak pidana korupsi.
”Seluruh terpidana, terdakwa, maupun tahanan yang tersangkut kasus korupsi akan menempati Rutan Tipikor Cipinang dengan pemindahan secara bertahap,” tutur Patrialis seusai meresmikan rutan khusus itu di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Cipinang, Jakarta, kemarin. Terhitung sejak kemarin sejumlah terpidana korupsi sudah mulai menempati rutan ini.
Di antara mereka ada mantan anggota DPR Abdul Hadi Djamal, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi, mantan Menteri Kesehatan Acmad Sujudi,dan tersangka dugaan kasus penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjaja. Mulai Mei nanti terpidana korupsi lain akan menyusul tinggal di rutan baru ini.
Menurut Patrialis, mereka adalah 20 terpidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia,Aulia Thantawi Pohan. “Semuanya yang sudah diputus di Pengadilan Tipikor akan kita pindahkan ke rutan ini, tapi bertahap, termasuk Aulia Pohan,” katanya.
Selain Aulia,mereka yang akan menyusul di antaranya adalah rekanan Kementerian Kesehatan pada pengadaan obat-obatan, Gunawan Pranoto (Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk), terpidana kasus suap dari Miranda Goeltom, Dudhie Makmun Murod (mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP).
Selain sebagai solusi mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rutan di Indonesia, keberadaan rutan khusus tipikor juga ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap mereka yang tersangkut kejahatan kerah putih. Karena itu, rutan yang berlokasi di LP Klas I Cipinang ini memiliki penjagaan superketat atau super maximum security.
“Semuanya didesain khusus dengan standar pengamanan super maximum security. Pokoknya sangat ketat,bahkan penjagaan berlapis,” kata menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Penjagaan superketat untuk pengawasan penghuni bukan hanya karena keberadaan aparat keamanan yang berlapis, tapi juga tampak dari desain keamanan gedung. Bangunan rutan yang didisain khusus dilengkapi dengan sejumlah CCTV di setiap sudut,tengah bangunan, tempat petugas, tempat kunjungan, dan sejumlah titik rawan lainnya.
Kualitas bangunan rutan tipikor ini juga didesain mengantisipasi berbagai kemungkinan, yakni memiliki ketebalan tembok 15–20 sentimeter yang terbuat dari beton murni, cat tembok antibahan kimia,jarak pos jaga antarpos sekitar 10 meter.Ketebalan besi teralis pun mencapai 22 milimeter. “Jadi kalau dipotong butuh waktu 1 jam, kalau keliling kan penjaga harus ketok teralis biar tahu ada yang rusak atau tidak,dengan jarak antarpos jaga sekitar 10 meter,”ungkap Purwo Andoko,perancang rutan khusus ini.
Rutan yang dibuat berdasarkan standar Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) ini juga dilapisi empat tembok penjaga, di mana para penjaganya merupakan petugaspetugas yang masih muda dan baru. Mereka (penjaga) diyakini masih memiliki militansi tinggi dan takut melanggar ketentuan. ”Gedung rutan yang memiliki tiga lantai itu dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV di tiap lantai,” bebernya.
Purwo juga menjelaskan, rutan yang akan mampu menampung maksimal 256 orang ini terdiri atas tiga lantai.Di lantai pertama terdapat lima ruang sel berukuran 4 x 6 meter. Satu sel bagi satu koruptor. Syaratnya koruptor itu sedang sakit atau sudah uzur. Rutan juga menyediakan ruangan khusus bagi tahanan kasus korupsi titipan KPK, kejaksaan, atau kepolisian.
Sementara di lantai dua dan tiga, tiap satu sel bisa dihuni dua sampai lima orang. Ukuran tiap sel hanya 5 x 7 meter. ”Seluruh kamar dilengkapi fasilitas sebuah kloset dan terdapat pula satu kamar mandi untuk bersama,” ujarnya. Demi keamanan, Purwo menyatakan, di tiap blok memiliki lima kamera CCTV. Kamera itu ditempatkan di ruang petugas, tempat kunjungan, dan area parkir. Fasilitas lainnya adalah ruangan tambahan sekitar 25% dari luas ruangan untuk musala, ruang baca, sedangkan ruangan di luar kamar tersedia ruangan untuk olahraga, menonton televisi.
Salah seorang tahanan yang telah menikmati ”fasilitas”di dalam rutan khusus ini adalah mantan anggota Komisi V DPR dari PAN, Abdul Hadi Djamal.”Di sini rutan paling disiplin.Tak bisa ke manamana. Tapi di rutan mana pun memang kurang nyaman,” katanya. Sebelum rutan tipikor ini dibangun, Hadi menempati sel rumah sakit LP Cipinang bersama 50 terdakwa serta terpidana PengadilanTipikor lain. Saat mengunjungi Rutan Tipikor, Patrialis juga disambut tersangka dugaan kasus penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Anggodo Widjaja.
Patrialis disambut Anggodo di depan ruang tahanan Nomor C-13 yang diakuinya sebagai ruangan yang akan ditempati selama menjalankan masa tahanan di Rutan Tipikor. Patrialis sempat berbincang dengan Anggodo terkait fasilitas rutan khusus tipikor pertama di Indonesia itu.Anggodo menuturkan bahwa fasilitas di rutan itu sedikit berbeda dengan rumah tahanan lain karena bangunannya baru.
“Mungkin karena bangunan baru dan khusus kasus tipikor, jadi berbeda dengan rutan atau lembaga pemasyarakatan lain,”ujar Anggodo. Dia mengaku belum tahu pasti akan menempati ruangan yang mana, tapi berharap bisa tetap di ruangan yang sedang ditempati itu. Anggodo menjelaskan,penempatan ruangan tahanan itu tergantung Kepala LP Klas I Cipinang yang akan menentukan posisi dan lokasi tahanan khusus tipikor itu. Dia menyatakan tidak ada perlakuan istimewa terhadapnya.
Harus Diperlakukan Beda
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mendukung upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang telah mengupayakan pembangunan Rutan Khusus Tindak Pidana Korupsi.“ Saya mengapresiasi usaha ini,” ungkapnya singkat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono menandaskan, perbedaan dan kekhususan fasilitas yang diterima para koruptor adalah wajar. Mereka dianggap lebih dari penjahat biasa, sehingga perlakuannya pun harus berbeda.
”Seorang narapidana itu kan punya kebutuhan yang bedabeda. Apalagi koruptor, banyak pertimbangan,”ujarnya di sela-sela pembukaan dan pengoperasian Blok Khusus Koruptor di LP Klas I Cipinang, Jakarta,kemarin. Dia menyebutkan, kebutuhan dimaksud meliputi kebutuhan fisik, psikologis, intelegensi,dan keamanan. Koruptor dianggap memiliki kelebihan dari sisi-sisi tersebut. “Kebutuhan fisik karena tua, biasanya kan sudah di atas 50 tahun. Makanya juga kenapa klosetnya kloset duduk.
Kebutuhan psikologis, sudah biasa hidup dilayani, tidak biasa hidup sendiri. Ini pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita memperlakukan mereka,” urainya. Perlakuan yang berbeda, lanjut Untung, lebih untuk melindungi keamanan koruptor. Karenanya, koruptor tak bisa disatukan dengan tahanan biasa.“Koruptor perlu dilindungi dari gangguan kebutuhan tersebut. Dari sisi keamanan, perlu diperhatikan juga.
Kalau mereka disatukan dengan penjahat biasa, nanti mereka bakal dipukuli, apalagi mereka kan punya harta,”kilahnya. Menurut Untung, pembedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan penjahat kelas teri. Itu tidak lebih sebagai penyesuaian dengan tingkat kebutuhan para koruptor. “Ini bukannya mau dibedakan dengan malingayam,tapi kita kan mencoba memenuhinya sesuai kebutuhan,”ujarnya.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis menilai pembedaan fasilitas rutan untuk terpidana korupsi berlebihan. Menurutnya,semua fasilitas yang diberikan untuk tahanan dan narapidana seharusnya sama, tanpa membedakan jabatan, status, dan tingkat kejahatan. ”Hal yang membedakan seharusnya hanya kondisi, seperti dalam kondisi sakit atau usia,”ujarnya. (m purwadi)
